studisejarah – Korupsi di Indonesia sering terasa seperti cerita yang tidak pernah selesai. Satu kasus terungkap, kasus lain menyusul. Ada pejabat yang ditangkap karena suap, pengusaha yang diduga membeli pengaruh, hingga anggaran publik yang diselewengkan melalui berbagai cara.
Setiap kali kasus besar mencuat, muncul komentar yang hampir selalu sama: korupsi sudah mendarah daging di negeri ini.
Bahkan, ada yang menarik persoalan tersebut jauh ke belakang, sampai masa Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC, perusahaan dagang Belanda yang beroperasi sejak 1602.
Namun, benarkah korupsi sejak zaman VOC merupakan akar persoalan yang masih dirasakan Indonesia hingga sekarang?
Jawabannya tidak sesederhana mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mewarisi sifat korup dari masa kolonial. Praktik penyalahgunaan kekuasaan memang memiliki sejarah panjang, tetapi korupsi bukan sifat bawaan suatu bangsa. Korupsi tumbuh ketika kewenangan dapat diperdagangkan, pengawasan lemah, dan pelanggaran memberikan keuntungan lebih besar daripada risikonya.
Sejarah VOC memperlihatkan bagaimana perusahaan yang memiliki kekuasaan ekonomi, politik, dan militer sekaligus dapat menciptakan ruang luas bagi penyalahgunaan jabatan.
Korupsi Sejak Zaman VOC: Ketika Perusahaan Dagang Menjadi Penguasa
VOC didirikan pada 1602 sebagai perusahaan dagang yang memperoleh hak istimewa dari pemerintah Republik Belanda.
Perusahaan ini bukan sekadar pedagang yang membeli rempah-rempah lalu menjualnya di Eropa. VOC memiliki kewenangan untuk membangun benteng, membuat perjanjian, membentuk pasukan, dan menjalankan perang di wilayah operasinya.
Kekuasaan yang begitu besar berada di tangan organisasi yang tujuan utamanya menghasilkan keuntungan.
Di sinilah persoalan mendasarnya muncul.
Ketika kepentingan bisnis dan kewenangan politik menyatu, batas antara kepentingan perusahaan, kepentingan pejabat, dan kepentingan pribadi menjadi lebih sulit dijaga.
Monopoli Rempah dan Kekuasaan yang Sulit Diawasi
VOC membangun monopoli perdagangan, terutama atas komoditas bernilai tinggi seperti pala, cengkih, dan rempah lainnya.
Monopoli tersebut tidak hanya dipertahankan melalui perjanjian dagang, tetapi juga melalui tekanan politik dan kekuatan militer.
Pejabat VOC yang ditempatkan jauh dari pusat pengawasan di Belanda memiliki kesempatan besar untuk mengendalikan perdagangan lokal.
Jarak komunikasi yang sangat jauh membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara cepat.
Surat dan laporan perjalanan laut membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Eropa. Dalam kondisi demikian, penyimpangan dapat berlangsung lama sebelum diketahui oleh pimpinan perusahaan.
Perdagangan Pribadi Pegawai VOC
Salah satu persoalan yang terus muncul dalam sejarah VOC adalah perdagangan pribadi yang dilakukan pegawainya.
Sebagian pegawai menggunakan posisi, jaringan, dan fasilitas perusahaan untuk menjalankan bisnis sendiri.
Praktik tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan karena pegawai yang seharusnya bekerja untuk VOC justru memiliki kepentingan memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam beberapa keadaan, perdagangan pribadi melanggar aturan perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua aktivitas perdagangan pribadi pada masa VOC memiliki status hukum yang sama.
Aturan, pengecualian, dan praktik penegakannya berubah sepanjang sejarah perusahaan.
Meski demikian, masalah utamanya tetap terlihat: ketika pejabat dapat memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, tata kelola organisasi menjadi rapuh.
Suap, Hadiah, dan Upeti dalam Pemerintahan Kolonial
Istilah korupsi sejak zaman VOC sering dikaitkan dengan suap dan upeti.
Namun, kedua istilah tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks sejarah.
Dalam masyarakat kerajaan Nusantara, pemberian hadiah kepada penguasa atau pejabat dapat menjadi bagian dari hubungan politik, diplomasi, atau kewajiban sosial.
Tidak semua hadiah pada masa itu otomatis dapat disebut suap menurut pengertian hukum modern.
Masalah muncul ketika pemberian digunakan untuk membeli keputusan, memperoleh perlakuan khusus, atau mengalihkan kewenangan demi keuntungan pribadi.
Ketika Jabatan Menjadi Jalan Mencari Kekayaan
Di berbagai wilayah kekuasaan kolonial, jabatan dapat memberikan akses terhadap perdagangan, pajak, tanah, dan tenaga kerja.
Akses tersebut menciptakan peluang bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan di luar penghasilan resmi.
Dalam sistem yang pengawasannya lemah, seorang pejabat dapat menggunakan kedudukannya untuk menekan masyarakat atau memungut pembayaran yang tidak semestinya.
Praktik semacam ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat Eropa. Struktur kolonial juga melibatkan penguasa dan pejabat lokal dengan hubungan kekuasaan yang kompleks.
Namun, menyebut seluruh pejabat atau seluruh masyarakat pada masa itu korup tentu merupakan penyederhanaan yang tidak tepat.
Batas Tipis antara Hadiah dan Suap
Hadiah dalam hubungan diplomatik dapat memiliki fungsi berbeda dari pembayaran untuk memengaruhi keputusan.
Perbedaan tersebut menjadi penting ketika membaca sejarah.
Sebuah pemberian dapat menjadi bentuk penghormatan, bagian dari hubungan patronase, atau instrumen untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Karena itu, penelitian sejarah perlu melihat siapa pemberinya, siapa penerimanya, tujuan transaksi, serta aturan yang berlaku pada masa tersebut.
Tanpa konteks tersebut, praktik sosial masa lalu mudah dinilai menggunakan ukuran hukum masa kini secara tidak akurat.
VOC Bahkan Dikenal dengan Sindiran “Vergaan Onder Corruptie”
Salah satu ungkapan yang paling sering muncul ketika membahas sejarah korupsi Indonesia adalah Vergaan Onder Corruptie, yang dapat diterjemahkan sebagai “binasa karena korupsi”.
Ungkapan tersebut merupakan plesetan dari singkatan VOC, bukan nama resmi perusahaan.
Plesetan ini mencerminkan kuatnya reputasi korupsi dalam pembahasan mengenai kemunduran perusahaan dagang tersebut.
Namun, sejarawan juga mengingatkan bahwa keruntuhan VOC tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku pegawainya.
Ketika Pejabat Memakai Fasilitas Perusahaan untuk Bisnis Pribadi
Sejarawan Hendaru Tri Hanggoro menjelaskan bahwa sebagian pejabat tinggi VOC menggunakan sumber daya perusahaan, termasuk kapal, gudang, dan fasilitas perdagangan, untuk kepentingan bisnis pribadi.
Perdagangan semacam itu dapat menggerogoti pendapatan perusahaan dan melemahkan pengawasan terhadap monopoli dagang.
Menurut penjelasannya, persoalan tersebut bukan akibat sifat korup pekerja lokal Indonesia, melainkan berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat VOC dari berbagai tingkatan, termasuk pejabat Eropa.
Ini menjadi koreksi penting terhadap anggapan bahwa korupsi merupakan karakter bawaan masyarakat Nusantara.
Korupsi justru dapat berkembang di organisasi mana pun ketika kesempatan menyalahgunakan kewenangan tersedia dan penegakan aturan tidak efektif.
Pejabat Bermasalah Bisa Tetap Mempertahankan Karier
Sejarah VOC juga mencatat persoalan patronase, yakni hubungan kekuasaan yang dapat memengaruhi pengangkatan dan perlindungan terhadap pejabat.
Salah satu contoh yang dibahas dalam kajian sejarah adalah Arent Gardenijs, pejabat VOC di Coromandel pada abad ke-17.
Ia pernah menghadapi tuduhan berkaitan dengan perdagangan pribadi, tetapi tidak memperoleh vonis bersalah dalam perkara tersebut dan kariernya tetap berlanjut.
Kasus itu memperlihatkan bagaimana jaringan kekuasaan dapat mempersulit penanganan dugaan penyimpangan. Meski demikian, tuduhan historis terhadap seseorang tetap perlu dibedakan dari pelanggaran yang terbukti.
Mengapa VOC Bangkrut pada 1799? Korupsi Bukan Satu-Satunya Penyebab
VOC akhirnya dibubarkan pada penghujung 1799 setelah mengalami krisis keuangan dan kemunduran yang panjang.
Korupsi pegawai dan perdagangan gelap merupakan bagian dari persoalan tersebut.
Namun, biaya peperangan, beban administrasi, persaingan dagang, utang, dan perubahan politik di Belanda juga berperan penting.
Dengan kata lain, menyebut VOC bangkrut semata-mata karena korupsi akan menghilangkan banyak faktor sejarah yang menentukan.
Biaya Perang Menguras Keuangan Perusahaan
VOC membutuhkan pasukan, benteng, kapal, dan berbagai fasilitas untuk mempertahankan jaringan perdagangannya.
Kegiatan militer tersebut menimbulkan biaya besar.
Pada saat yang sama, perusahaan menghadapi persaingan dari kekuatan dagang lain, termasuk Inggris.
Ketika pendapatan melemah tetapi kewajiban terus meningkat, kondisi keuangan perusahaan semakin sulit dipertahankan.
Korupsi dan penyelundupan memperburuk persoalan yang sudah ada.
Pembubaran VOC Tidak Mengakhiri Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan
Setelah VOC dibubarkan, wilayah dan kepentingannya diambil alih oleh negara Belanda.
Perubahan dari kekuasaan perusahaan menjadi pemerintahan kolonial tidak otomatis menghapus hubungan patronase, penyalahgunaan jabatan, atau praktik pemungutan yang merugikan masyarakat.
Namun, bentuk administrasi dan aturan hukum terus berubah sepanjang abad ke-19 dan ke-20.
Karena itu, hubungan antara korupsi masa VOC dan korupsi Indonesia modern tidak bisa dianggap sebagai garis lurus tanpa perubahan.
Sejarah memberikan konteks, bukan bukti bahwa setiap praktik korupsi hari ini merupakan kelanjutan langsung dari kebiasaan tertentu pada 1600-an.
Apakah Budaya Korupsi Indonesia Merupakan Warisan Penjajahan?
Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi sejarah dan politik.
Sebagian peneliti melihat bahwa pemerintahan kolonial turut membentuk hubungan antara jabatan, akses ekonomi, dan kekuasaan.
Sistem patronase, ketimpangan kewenangan, serta praktik pemungutan tertentu dapat menciptakan pola yang bertahan atau berubah dalam institusi berikutnya.
Namun, menyebut korupsi sebagai warisan kolonial tidak berarti seluruh penyebabnya berasal dari Belanda.
Korupsi modern juga dipengaruhi oleh keputusan politik, desain birokrasi, pembiayaan kekuasaan, penegakan hukum, dan insentif ekonomi setelah Indonesia merdeka.
Dari Upeti Tradisional ke Gratifikasi Modern
Dalam pembahasan populer, upeti sering disebut sebagai nenek moyang gratifikasi.
Hubungan tersebut perlu dijelaskan secara hati-hati.
Upeti dalam berbagai sistem politik tradisional dapat berupa kewajiban ekonomi atau simbol hubungan kekuasaan.
Sementara itu, gratifikasi dalam hukum Indonesia modern memiliki pengertian dan ketentuan tersendiri, terutama ketika berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya.
Keduanya tidak bisa disamakan begitu saja.
Namun, sejarah pemberian kepada pemegang kekuasaan membantu kita memahami mengapa batas antara hubungan pribadi dan kewenangan publik perlu dibuat jelas.
Mengapa Korupsi Bisa Bertahan Meski Pemerintahan Berganti?
Pergantian rezim tidak selalu langsung mengubah cara suatu organisasi bekerja.
Jika pengangkatan pejabat masih bergantung pada kedekatan pribadi, pengawasan tidak independen, dan pelanggaran jarang mendapatkan konsekuensi, penyalahgunaan kewenangan dapat terus berulang.
Sebaliknya, ketika keputusan dapat diperiksa, konflik kepentingan dibatasi, dan penegakan aturan konsisten, peluang korupsi dapat dipersempit.
Inilah sebabnya pembahasan korupsi sejak zaman VOC sebaiknya diarahkan pada kelemahan sistem, bukan pada tuduhan bahwa suatu bangsa memiliki sifat buruk yang tidak mungkin diubah.
Dari Kompeni hingga Indonesia Modern, Polanya Memiliki Kemiripan
Ada sejumlah kemiripan struktural antara praktik penyimpangan dalam sejarah VOC dan bentuk korupsi yang dikenal pada masa modern.
Misalnya, penggunaan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, benturan kepentingan antara jabatan dan bisnis, serta perlindungan terhadap pejabat melalui jaringan kekuasaan.
Namun, kemiripan pola bukan berarti kasus-kasus tersebut identik.
Sistem hukum, bentuk negara, jenis transaksi, dan mekanisme pengawasan sudah sangat berbeda.
Ketika Kepentingan Pribadi Mengalahkan Kepentingan Publik
Salah satu persoalan mendasar dalam korupsi adalah penggunaan kewenangan yang dipercayakan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Pada masa VOC, persoalan itu dapat muncul ketika pegawai menggunakan fasilitas perusahaan bagi perdagangan mereka sendiri.
Dalam pemerintahan modern, bentuknya bisa berupa suap pengadaan, penyalahgunaan anggaran, atau keputusan yang dipengaruhi konflik kepentingan.
Persamaannya terletak pada kegagalan menjaga batas antara tanggung jawab jabatan dan keuntungan pribadi.
Mengapa Pengawasan Harus Lebih Kuat daripada Kedekatan Kekuasaan?
Pengawasan yang efektif membutuhkan akses terhadap informasi dan kemampuan memeriksa keputusan tanpa tekanan.
Jika seorang pejabat dapat menghindari pemeriksaan karena memiliki hubungan dengan pihak berpengaruh, aturan berisiko kehilangan kekuatannya.
Sejarah VOC menunjukkan bahwa patronase dan kepentingan perdagangan pribadi dapat berjalan beriringan dengan struktur kekuasaan yang luas.
Pelajaran yang dapat diambil bukan bahwa seluruh pejabat pasti korup, melainkan bahwa kekuasaan memerlukan mekanisme pembatasan dan pertanggungjawaban.
Korupsi Bukan DNA Bangsa Indonesia
Ungkapan “korupsi sudah mendarah daging” memang kuat sebagai kritik sosial.
Namun, ungkapan itu berbahaya jika dimaknai secara harfiah seolah-olah masyarakat Indonesia memiliki sifat korup yang diwariskan turun-temurun.
Tidak ada dasar sejarah untuk menyimpulkan bahwa suatu bangsa secara biologis atau budaya ditakdirkan menjadi korup.
Korupsi merupakan perilaku yang dipengaruhi kesempatan, aturan, kekuasaan, dan pilihan individu.
Sejarah Indonesia juga mencatat banyak upaya membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, baik melalui reformasi administrasi, pengawasan publik, maupun penegakan hukum.
Pelajaran dari VOC yang Masih Relevan
VOC memiliki kewenangan besar, jaringan perdagangan luas, dan sumber daya ekonomi yang luar biasa untuk zamannya.
Namun, kekuatan tersebut tidak membuatnya kebal terhadap penyalahgunaan jabatan dan kemunduran organisasi.
Ketika pengawasan tertinggal dari besarnya kekuasaan, penyimpangan menjadi lebih sulit dikendalikan.
Ketika keuntungan pribadi bercampur dengan tanggung jawab jabatan, keputusan organisasi dapat kehilangan arah.
Dan ketika persoalan tersebut berlangsung bersama utang, persaingan, serta beban operasional yang besar, sebuah organisasi dapat mengalami krisis serius.
Sejarah Tidak Harus Menjadi Takdir
Mempelajari korupsi sejak zaman VOC bukan berarti mencari pembenaran bahwa korupsi mustahil diberantas.
Justru sebaliknya, sejarah membantu menjelaskan mengapa aturan yang baik saja tidak cukup apabila pelaksanaannya lemah.
VOC pernah memiliki ketentuan yang membedakan keuangan perusahaan dan keuangan pribadi pegawai. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa aturan mengenai perdagangan pribadi juga pernah diterapkan, tetapi penyimpangan tetap terjadi.
Artinya, persoalan tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan, melainkan juga pada kemampuan organisasi menegakkan larangan tersebut.
Ketika Sejarah VOC Menjadi Cermin bagi Indonesia
Korupsi memang telah tercatat dalam sejarah panjang kekuasaan di Nusantara, termasuk pada masa VOC.
Namun, menyatakan bahwa korupsi Indonesia hari ini sepenuhnya berasal dari zaman VOC akan menyederhanakan persoalan yang sangat kompleks.
Praktik perdagangan pribadi, penyalahgunaan fasilitas perusahaan, patronase, dan lemahnya pengawasan menjadi bagian dari sejarah kemunduran VOC. Tetapi keruntuhannya juga dipengaruhi perang, utang, persaingan, dan perubahan politik.
Pelajaran terpentingnya bukan bahwa korupsi sudah menjadi darah bangsa Indonesia.
Pelajarannya adalah bahwa kekuasaan tanpa pengawasan yang efektif selalu membuka peluang penyalahgunaan, baik dalam perusahaan dagang abad ke-17 maupun dalam institusi modern.
Sejarah VOC tidak harus dibaca sebagai kutukan yang terus diwariskan. Ia lebih berguna sebagai peringatan bahwa organisasi sebesar apa pun dapat melemah ketika kepentingan pribadi dibiarkan mengalahkan tanggung jawabnya.
Referensi
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Korupsi di Masa VOC — Materi Sejarah dan Arsip
Springer — Kajian Akademik Colonial Normativity? Corruption in the Dutch–Indonesian Relationship in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries
Brill / Erasmus University Rotterdam In the Shadow of the Company: The Dutch East India Company (VOC) and Its Servants in the Period of Its Decline (1740–1796)
Kompas.com — 24 Maret 2025 Benarkah VOC Bangkrut karena Merekrut Pekerja Indonesia yang Bermental Korup?
Historia — 2025 Kompeni Bubar karena Korupsi
Tirto.id — Kajian Sejarah Sejarah Runtuhnya VOC, Penyebab, dan Faktor Pembubarannya
